Pemberian Nafkah Iddah pada Masyarakat di Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang Perspektif Teori Kepatuhan Hukum

Penelitian ini dilatarbelakang terkait dengan pemberian nafkah iddah dan kepatuhan pemberian nafkah iddah yang ditinjau dari perspektif teori kepatuhan hukum pada masyarakat Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang, adanya konflik dan perbedaan pendapat dalam keluarga sehingga terjadilah suatu perceraian, sebagai akibat dari penjatuhan talak oleh suami terhadap istrinya, maka hukum Islam menentukan pihak suami dibebani sejumlah kewajiban kewajiban terhadap istrinya, diantaranya adalah kewajiban memberikan nafkah iddah sesuai dengan teori kepatuhan hukum yang digunakan oleh peneliti kepada yang terjadi pada masyarakat berbeda jauh dengan teori kepatuhan hukum bahkan berbanding arah antara teori dan fakta yang selama ini berkembang di masyarakat, khususnya dalam hal ini terkait dengan kepatuhan masyarakat dalam pemberian nafkah iddah di Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang. Rumusan masalah dalam penelitian ini : 1. Bagaimana praktik pemberian nafkah iddah pada masyarakat Kec. Bandar Pusaka Aceh Tamiang ? 2. Bagaimana perspektif teori kepatuhan hukum terhadap praktik pemberian nafkah iddah pada masyarakat Kec. Bandar Pusaka ? Pendekatan penelitian dalam penelitian menggunakan pendekatan melalui Hukum Keluarga Islam (HKI), yaitu menelaah aturan-aturan hukum Islam untuk menemukan legalitas dalam sebuah masalah, dan jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris–normative dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Bandar Pusaka Aceh Tamiang tidak melakukan pemberian nafkah iddah kepada istri setelah terjadi perceraiaan, seperti kurangnya pengetahuan terkait nafkah iddah, nafkah iddah bukanlah hal yang penting, tidak ada pekerjaan tetap membayar nafkah iddah akan tetapi tidak sesuai dengan pernjanjian awal yang ditanggung tiap bulan, tidak ada pekerjaan tetap dan tidak adap pendapatan, dan sebagian masyarakat Kecamatan Badar Pusaka beranggapan hubungan antara suami istri telah berakir tanpa adanya kewajiban yang harus ditunaikan oleh mantan suami, sedangkan Perspektif teori kepatuhan hukum terhadap praktik pemberian nafkah iddah pada masyarakat Kec. Bandar Pusaka, disebabkan bahwa sosialisasi tentang nafkah iddah tergolong minim, sebagian masyarakat belum memahami terkait nafkah iddah. Hal ini mencerminkan bahwa pada dasarnya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami terkait kewajiban pemberian nafkah iddah terhadap mantan isteri yang diceraikan oleh suaminya. Pemahaman masyarakat tentang manfaat dari adanya suatu peraturan, akan mendorong v masyarakat untuk patuh pada aturan tersebut. Akan tetapi, perihal kewajiban pemberian nafkah iddah, masyarakat Kecamatan Bandar Pusaka tidak memiliki pengetahuan yang cukup.