Tesis (S2)
Teks lengkap tersedia
Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Perceraian karena Tindak Pidana di Mahkamah Syar’iyah Langsa
AM
Arief Muda Rianto
Abstrak
Perceraian adalah berpisahnya suami istri dari sebuah ikatan perkawinan. Ada
banyak alasan terjadinya perceraian, salah satunya adalah keterlibatan salah satu
pihak dengan pidana. Ketika perkara tersebut masuk ke ranah pengadilan maka
hakim sebagai pemberi keputusan dituntut dapat memberikan penalaran dan
pertimbangan hukum yang tidak hanya berdasarkan undang-undang namun juga
berdasarkan tolak ukur sosial. Hakim juga dituntut untuk dapat menggali nilai
kemaslahatan kepada dua belah pihak untuk dituangkan dalam putusan terlebih
salah satu pihak berada dalam kondisi nestapa karena pidana yang tengah dijalani.
Atas dasar tersebut maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana
penerapan aturan perceraian karena alasan pidana di Mahkamah Syar’iyah Langsa?
Kemudian bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap putusan cerai yang
disebabkan oleh tindak pidana di Mahkamah Syar’iyah Langsa? Jenis dari
penelitian ini adalah penelitian hukum keluarga islam normatif dengan pendekatan
kasus khususnya dalam melihat pertimbangan hukum hakim pada putusan cerai
karena alasan pidana di lingkungan Mahkamah Syar’iyah Langsa. Sumber data
primer berupa hasil wawancara dengan Hakim dan juga salinan putusan perceraian
karena sebab pidana di Mahkamah Syar’iyah Langsa. Hasil dari penelitian ini ialah
pada lingkungan Mahkamah Syar’iyah Langsa seseorang yang mengajukan cerai
khususnya karena alasan pidana akan diarahkan pada pemilihan alasan dengan
putusan yang lebih cepat dan mudah diputuskan oleh hakim yang mana di
lingkungan Mahkamah Syar’iyah Langsa terdapat dua jenis seseorang bercerai
karena alasan pidana yaitu cerai dengan alasan bentuk tindak pidananya langsung
yaitu mabuk dan bercerai dengan alasan dampak dari sebuah tindak pidana yaitu
dipenjara di atas 5 tahun. Kemudian hakim dalam memberikan putusan pada
perkara tersebut di lingkungan Mahkamah Syar’iyah Langsa akan memahami
bahwa putusan yang perlu ditegakkan harus berfokus kepada kepastian hukum.
Artinya hakim harus melihat duduk perkaranya dengan benar dan pemohon /
penggugat membuktikan duduk perkaranya secara sah maka pemohon / penggugat
berhak mendapatkan kepastian hukum. Sedangkan dalam pertimbangan hukum,
hakim dituntut untuk menyeimbangkan nilai kemaslahatan dengan menempatkan
kepastian hukum melalui keadilan hukum dan kemanfaatan. Ketika hakim terlalu
menitik beratkan pada nilai keadilan hukum maka otomatis akan mengikis
kemanfaatan. Ketika hakim terlalu condong pada kemanfaatan maka otomatis akan
mengikis nilai keadilan. Ketika kedua hal ini tidak dapat diseimbangkan maka nilai
kemaslahatan hukum menurut hukum negara tidak akan tercapai. Hakim akan
menggunakan titik berat kemudharatan dan menimbang lalu memilih mudharat
terbesar dihilangkan dengan mudharat yang kecil.
Kata kunci:
Perceraian karena PidanaArgumentasi Hukum HakimNilaiKeadilanNilai KemaslahatanMahkamah Syar’iyah Langsa.
Cara mengutip
Arief Muda Rianto
(2024)
Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Perceraian karena Tindak Pidana di Mahkamah Syar’iyah Langsa.
Tesis (S2), IAIN Langsa.
