Lewati ke isi
Perpustakaan IAIN Langsa Bantuan Kebijakan IDEN
Repository IAIN Langsa
Tesis (S2) Teks lengkap tersedia

Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Perceraian karena Tindak Pidana di Mahkamah Syar’iyah Langsa

AM
Arief Muda Rianto NIM 502 2022 008 · Pasca. Hukum Keluarga Islam · 2024

Abstrak

Perceraian adalah berpisahnya suami istri dari sebuah ikatan perkawinan. Ada banyak alasan terjadinya perceraian, salah satunya adalah keterlibatan salah satu pihak dengan pidana. Ketika perkara tersebut masuk ke ranah pengadilan maka hakim sebagai pemberi keputusan dituntut dapat memberikan penalaran dan pertimbangan hukum yang tidak hanya berdasarkan undang-undang namun juga berdasarkan tolak ukur sosial. Hakim juga dituntut untuk dapat menggali nilai kemaslahatan kepada dua belah pihak untuk dituangkan dalam putusan terlebih salah satu pihak berada dalam kondisi nestapa karena pidana yang tengah dijalani. Atas dasar tersebut maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan aturan perceraian karena alasan pidana di Mahkamah Syar’iyah Langsa? Kemudian bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap putusan cerai yang disebabkan oleh tindak pidana di Mahkamah Syar’iyah Langsa? Jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum keluarga islam normatif dengan pendekatan kasus khususnya dalam melihat pertimbangan hukum hakim pada putusan cerai karena alasan pidana di lingkungan Mahkamah Syar’iyah Langsa. Sumber data primer berupa hasil wawancara dengan Hakim dan juga salinan putusan perceraian karena sebab pidana di Mahkamah Syar’iyah Langsa. Hasil dari penelitian ini ialah pada lingkungan Mahkamah Syar’iyah Langsa seseorang yang mengajukan cerai khususnya karena alasan pidana akan diarahkan pada pemilihan alasan dengan putusan yang lebih cepat dan mudah diputuskan oleh hakim yang mana di lingkungan Mahkamah Syar’iyah Langsa terdapat dua jenis seseorang bercerai karena alasan pidana yaitu cerai dengan alasan bentuk tindak pidananya langsung yaitu mabuk dan bercerai dengan alasan dampak dari sebuah tindak pidana yaitu dipenjara di atas 5 tahun. Kemudian hakim dalam memberikan putusan pada perkara tersebut di lingkungan Mahkamah Syar’iyah Langsa akan memahami bahwa putusan yang perlu ditegakkan harus berfokus kepada kepastian hukum. Artinya hakim harus melihat duduk perkaranya dengan benar dan pemohon / penggugat membuktikan duduk perkaranya secara sah maka pemohon / penggugat berhak mendapatkan kepastian hukum. Sedangkan dalam pertimbangan hukum, hakim dituntut untuk menyeimbangkan nilai kemaslahatan dengan menempatkan kepastian hukum melalui keadilan hukum dan kemanfaatan. Ketika hakim terlalu menitik beratkan pada nilai keadilan hukum maka otomatis akan mengikis kemanfaatan. Ketika hakim terlalu condong pada kemanfaatan maka otomatis akan mengikis nilai keadilan. Ketika kedua hal ini tidak dapat diseimbangkan maka nilai kemaslahatan hukum menurut hukum negara tidak akan tercapai. Hakim akan menggunakan titik berat kemudharatan dan menimbang lalu memilih mudharat terbesar dihilangkan dengan mudharat yang kecil.
Kata kunci: Perceraian karena PidanaArgumentasi Hukum HakimNilaiKeadilanNilai KemaslahatanMahkamah Syar’iyah Langsa.

Cara mengutip

Arief Muda Rianto (2024) Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Perceraian karena Tindak Pidana di Mahkamah Syar’iyah Langsa. Tesis (S2), IAIN Langsa.
Tindakan petugas
Lihat karya Lihat karya