Analisis Yuridis terhadap Pencabutan Hak atas Tanah Langgeih dari Non-Muslim dalam Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa secara yuridis terhadap pencabutan hak atas tanah langgeih dari non-Muslim dalam Fatwa MPU Aceh. Kepemilikan tanah di Indonesia adalah hak seluruh warga negara Indonesia tanpa melihat latar belakang agama sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Namun, terdapat Fatwa MPU Aceh yang justru mempersoalkan kepemilikan tanah non-Muslim di Aceh dan merekomendasikan untuk mencabut hak kepemilikan tersebut dari non-Muslim. Ini tentunya memunculkan beberapa masalah. Karenanya, terdapat dua pertanyaan pokok dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana mekanisme pencabutan hak atas tanah langgeih dari non Muslim di Aceh, dan Kedua: bagaimana implikasi hukum atas pencabutan hak atas tanah langgeih dari non-Muslim di Aceh. Penelitian ini adalah penelitian normatif-yuridis dengan menggunakan metode deskriptif-analitik. Teori tentang kepemilikan tanah, syuf’ah digunakan dalam penelitian ini penilitian ini untuk menyimpulkan dua hal berikut: Pertama; bahwa pencabutan hak atas tanah langgeih dari non-Muslim harus melalui Pemerintah Aceh. Artinya, hanya Pemerintah Aceh yang otoritatif melakukan pencabutan itu dan hingga saat ini pencabutan itu belum pernah terjadi. Kedua: Fatwa ini sama sekali tidak memiliki implikasi hukum apapun karena memang belum ada satu aturan apapun yang mengatur itu. Karena tidak memiliki kekuatan hukum, maka pencabutan hak atas tanah langgeih dari non-Muslim tidak dibenarkan secara hukum.