Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Layanan Hukum Posbakum Pengadilan Negeri Blang Kejeren bagi Masyarakat Gayo Lues

Penelitian ini dilatarbelakangi terkait dengan perspektif yang berkembang pada masyarakat, yakni tingginya biaya dalam penanganan proses perkara dalam ranah hukum, masyarakat yang kurang mampu tidak dapat dan tidak sanggup membayar jasa advokat, maka, untuk membantu masyarakat menyelesaikan masalah hukumnya, diperlukan pendampingan hukum, bahkan sampai pada proses peradilan, dalam hal ini Pemberian bantuan hukum oleh Posbakum di Pengadilan Negeri Blangkejeren memiliki peranan yang sangat besar untuk membantu masyarakat Pencari keadilan yang berperkara untuk mencapai rasa keadilan. Pokok permasalahan dalam skripsi ini ialah (1) Bagaimna pelaksanaan layanan bantuan hukum Posbakum Pengadilan Negeri Blang Kejeren? (2) Bagaimana layanan bantuan hukum posbakum di Pengadilan Negeri Blang Kejeren menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 pada masyarakat Gayo Lues. Untuk menjawab masalah ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Adapun untuk memperoleh data yang akurat dan dibutuhkan oleh peneliti sesuai dengan judul penelitian, maka dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan yang dilakukan posbakum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak mampu yaitu memberikan bantuan bagi siapa saja yang membutuhkan, dan berupaya memberikan pelayanan yang maksimal agar dapat memperlancar proses berperkara sehingga masyarakat penerima jasa posbakum ini merasa terbantu dan puas akan pelayanan yang diberikan seperti, konsultasi, dan pembuatan surat gugatan atau permohonan. Adanya posbakum merupakan jembatan penghubung antara masyarakat yang akan berperkara di pengadilan dengan pengadilan itu sendiri. Keberadaan Posbakum sangat membantu masyarakat tidak mampu yang ingin berperkara, baik masyarakat yang tidak mampu dalam ekonomi maupun masyarakat yang mampu secara ekonomi tetapi tidak mengerti hukum.