Analisis Putusan Mk Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang persyaratan usia calon Presiden dan Wakil Presiden menimbulkan perdebatan luas dalam ranah hukum, politik, dan etika ketatanegaraan di Indonesia. Putusan ini memberikan pemaknaan konstitusional bersyarat terhadap ketentuan batas usia dengan menekankan pengalaman menduduki jabatan publik hasil pemilihan umum sebagai dasar pengecualian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar-dasar hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 90/PUU XXI/2023 serta menilai putusan tersebut dalam perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan konseptual. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan terkait, dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum tata negara dan fiqh siyasah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan metode content analysis dengan mengkaji pertimbangan hukum dan amar putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis konstitusional, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan penafsiran konstitusional bersyarat dalam rangka melindungi hak konstitusional warga negara. Dalam perspektif fiqh siyasah, putusan ini pada dasarnya sejalan dengan prinsip keadilan (al-‘adl), kemaslahatan umum (al maṣlaḥah al-‘āmmah), persamaan hak (al-musāwah), dan kompetensi kepemimpinan (al-kifā’ah), sepanjang tetap menjunjung tinggi independensi dan etika kekuasaan kehakiman.