IMPLEMENTASI RAHN PADA AKAD PEMBIAYAA USAHA DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG KEJURUAN MUDA, ACEH TAMIANG DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NO. 25/DSN-MUI/2002 TENTANG RAHN

ANTIKA RAHMADANI, 2012019002 (2023) IMPLEMENTASI RAHN PADA AKAD PEMBIAYAA USAHA DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG KEJURUAN MUDA, ACEH TAMIANG DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NO. 25/DSN-MUI/2002 TENTANG RAHN. Skripsi thesis, IAIN Langsa.

Text SKRIPSI ANTIKA RAHMADANI NIM 2012019002.pdf Download (947kB)

Abstract

Permasalahan penelitian ini bahwa adanya biaya rahn yang ditetapkan oleh pegadaian syariah tersebut terhadap nasabah tidaklah sama tetapi tergantung pada besarnya pinjaman yang diberikan oleh pegadaian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Praktik Rahn Pada Akad Pembiayaan Usaha Dipegadaiain Syariah Cabang Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang dan Bagaimana Implementasi Rahn Pada Akad Pembiayaan Usaha Di Pegadaian Syariah Cabang Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang ditinjau dari fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Rahn pada akad pembiayaan usaha di Pegadaian Syariah Cabang Kejuruan Muda, Kab. Aceh tamiang ditinjau dari fatwa DSN No. 25/DSN- MUI/III/2002 dan untuk mengetahui bagaimana praktik Rahn pada akad pembiayaan usaha di Pegadaian Syariah Cabang Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang. Untuk memperoleh jawaban tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa Fatwa DSN No. 25/DSN- MUI/III/2002 Praktik Pegadaian Yang Terjadi Di Pegadaian Cabang Kejuruan Muda dengan fatwa DSN tidak sesuai karna dalam Pratik tersebut terjadinya nasabah menggadaikan emas 1 mayam setara dengan 3,3 gram dengan harga pasaran Rp 3.250.000, tetapi pihak pegadaian hanya memberikan Rp 3.000.000, sedangkan dalam fatwa dsn harus sama sesuai takaran 1 mayam. Pemberi gadai akan dikenakan biaya yang harus dibayar oleh pemberi gadai (rahn) kepada si penerima gadai (murtahin) transaksi gadai itu berupa biaya administrasi dan biaya lainnya yang membuat praktik tidak sah dalam Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing I :Syawaluddin Ismail, Lc, MA Pembimbing II:Rasyidin, S.H.I M.H.I
Uncontrolled Keywords:	Rahn, Akad, Pegadaian Syariah
Subjects:	Muamalat > Gadai
Divisions:	Fak. Syariah > Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)
Depositing User:	Unnamed user with email pustaka@iainlangsa.ac.id
Date Deposited:	25 Jun 2026 04:03
Last Modified:	25 Jun 2026 04:03
URI:	http://digilib.iainlangsa.ac.id/id/eprint/4737

Actions (login required)

View Item