Analisis Kepatuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal

Tingginya kebutuhan masyarakat akan makanan dan minuman di bidang pangan dapat dilihat dari semakin pesatnya perkembangan usaha kuliner yang muncul setiap tahunnya, salah satunya adalah toko roti dengan berbagai merek yang beredar luas di pasaran. Dalam tesis ini penulis menganalisis norma hukum yang mengatur sertifikasi halal pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), kepatuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM ) terhadap kewajiban sertifikasi dan dampak hukum bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tidak mematuhi kewajiban sertifikasi halal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang menelaah ketentuan hukum positif terkait sertifikasi halal dan penerapannya terhadap pelaku UMKM. Hasil Analisis menunjukkan bahwa sertifikasi halal merupakan instrumen hukum yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum nasional sebagai bagian dari perlindungan konsumen dan perwujudan jaminan kebebasan beragama. Secara normatif, kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menegaskan peran negara dalam menjamin kepastian hukum atas kehalalan produk, sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai hukum ekonomi syariah ke dalam hukum positif. Tingkat kepatuhan UMKM dipengaruhi oleh interaksi antara norma hukum, kapasitas pelaku usaha, serta efektivitas peran negara dalam pembinaan dan pengawasan. Kepatuhan UMKM tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan perlindungan konsumen, peningkatan kepercayaan publik, dan keberlanjutan usaha. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai hambatan yang memengaruhi tingkat kepatuhan UMKM di lapangan, antara lain keterbatasan sumber daya, rendahnya pemahaman hukum, serta belum optimalnya efektivitas pendampingan dan pengawasan oleh pihak terkait. Ketidakpatuhan UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal menimbulkan dampak hukum yang signifikan, baik dalam bentuk sanksi administratif, tanggung jawab perdata, maupun sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta peraturan pelaksanaannya. Sertifikasi halal tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga instrumen perlindungan konsumen, jaminan kepastian hukum, serta faktor strategis dalam meningkatkan kredibilitas, reputasi, dan daya saing UMKM. Rendahnya tingkat kepatuhan UMKM, khususnya usaha mikro dan kaki lima, dipengaruhi oleh faktor internal berupa keterbatasan modal, sumber daya manusia, dan pemahaman hukum, serta faktor eksternal seperti kompleksitas prosedur, keterbatasan pendampingan, dan belum optimalnya penegakan hukum.