Problematika Penegakan Hukum terhadap Pelaku Judi Online dalam Wilayah Hukum Polda Aceh

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana judi online, upaya penegakan hukumnya, faktor-faktor penghambat, serta meninjau praktik tersebut dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Latar belakang penelitian ini didasari oleh maraknya fenomena judi online di Aceh yang tidak hanya melanggar hukum nasional, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam yang menjadi landasan hukum daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris (kualitatif) dengan mengkaji ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat, disertai data lapangan dari wawancara dengan aparat kepolisian dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tindak pidana judi online di Aceh mencakup taruhan bola, togel berbasis aplikasi, serta slot online dengan modus operandi yang semakin kompleks seperti penggunaan server luar negeri, rekening pinjaman, e-wallet, dan promosi melalui media sosial. Upaya penegakan hukum dilakukan secara preemtif, preventif, dan represif melalui edukasi masyarakat, patroli siber, razia gabungan, dan kerja sama dengan instansi terkait. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh keterbatasan teknologi, sumber daya manusia, dan koordinasi lintas sektor. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, judi online termasuk dalam kategori maysir yang diharamkan karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Penegakan hukum terhadap judi online di Aceh mencerminkan integrasi antara hukum nasional, hukum Islam, dan kearifan lokal, namun memerlukan kesinambungan kebijakan, konsistensi aparat, serta penguatan kesadaran religius masyarakat agar lebih efektif.