Analisis Kebijakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Gampong Batu Sumbang Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur dalam Perspektif Kebijakan Publik Islam

Dalam perspektif Islam, kebijakan publik harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebajikan, kehendak bebas, dan tanggung jawab sosial. Pemerintah memiliki peran yang penting dalam menciptakan pembangunan ekonomi melalui pengeluaran dan pengelolaan keuangan yang efektif, seperti yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi masyarakat di Gampong Batu Sumbang, mengkaji kebijakan tersebut dari perspektif kebijakan publik Islam, dan mengidentifikasi dampak kebijakan yang dilakukan. Metode penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan subjek penelitian yang terdiri dari aparatur Gampong, masyarakat, serta ahli kebijakan publik Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan di Gampong Batu Sumbang yaitu dengan melakukan pemberian bantuan bibit unggul, pemberdayaan sumber daya manusia, pemenuhan kebutuhan dibidang kesehatan seperti program stunting, posyandu lansia dan pelayanan fasilitas polindes serta pembangunan infrastruktur ekonomi, telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan perkebunan. Kebijakan ini berhasil meningkatkan produktivitas pertanian dan distribusi hasil pertanian. Namun, terdapat kendala dalam implementasinya, seperti kerusakan fasilitas air bersih dan irigasi serta terbatasnya akses jalan pada musim hujan yang menghambat kegiatan pertanian. Kebijakan pembangunan ekonomi di Gampong Batu Sumbang mencerminkan prinsip kebijakan publik Islam, seperti keadilan, kebajikan, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Prinsip keadilan terwujud dalam bantuan yang sesuai kebutuhan, kebajikan melalui penyediaan air bersih, irigasi, dan program kesehatan, kehendak bebas diwujudkan dalam musyawarah desa, dan tanggung jawab tercermin dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan perlunya perbaikan infrastruktur dan penguatan partisipasi masyarakat untuk memastikan keberlanjutan manfaat kebijakan.