Rasyidah, 5022017025 (2021) MAHAR PERKAWINAN MASYARAKAT ETNIK ACEH DI KOTA LANGSA PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT. Masters thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA.
![]() |
Text
TESIS RASYIDAH.pdf Download (4MB) |
Abstract
Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”. Pasal 31 menyebutkan, “Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”. Penetapan mahar perkawinan di Kota Langsa sangat tinggi karena tidak hanya mahar tetapi juga ada tanggungan lain seperti “isi kamar dan “uang hangus” sebagai persyaratan yang harus dipenuhi calon pengantin laki-laki dan itu merupakan keputusan adat. Persyaratan tersebut menjadi beban bagi sebagian calon pengantin laki-laki yang ingin melaksanakan perkawinan di Kota Langsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan mahar perkawinan etnik Aceh di Kota Langsa. Untuk mengetahui penetapan mahar perkawinan etnik Aceh di Kota Langsa dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat. Penelitian ini menggunakan yuridis empiris yang terdiri dari penelitian lapangan (field research) yang dilakukan melalui serangkaian wawancara dengan responden dan informan yang terkait dengan objek penelitian. Dan juga penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang berusaha menggali teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkaitan. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa Mahar perkawinan di masyarakat etnik Aceh di Kota Langsa ditetapkan mahar dalam adat perkawinan Aceh dalam hitungan mayam emas (3,33gram/mayam) dan penetapan jumlahnya ditentukan latar belakang keluarga calon mempelai perempuan mulai dari 2 mayam emas bagi kalangan keluarga kelas bawah sampai 100 mayam bagi kalangan keluarga kelas atas. Mahar dianggap sebagai penghargaan untuk pengantin perempuan dan sangat menentukan status pengantin di masyarakat. Semakin tinggi nilai mayam yang dikeluarkan, maka semakin tinggi strata sosial dan ekonomi pengantin. Penetapan mahar dalam perkawinan adat Aceh dalam perspektif hukum Islam yaitu ditetapkan sebagai pemberian wajib oleh calon suami kepada calon istri berdasarkan kesederhanaan dan kemudahan yang disepakati oleh para pihak tanpa ada tanggungan lain. Sedangkan penetapan mahar dalam perkawinan adat Aceh dalam perspektif hukum adat yaitu sebagai syarat sah perkawinan yang ditetapkan oleh tokoh adat berdasarkan kebiasaan suatu daerah dan juga disertai tanggungan lainnya. Dari hasil penelitian dapat disarankan kepada pasangan yang ingin yang hendak menikah untuk membuat kesepakatan bersama dalam penetapan mahar. Kepada pihak keluarga untuk mengutamakan musyawarah atau bersepakat dalam menetapkan jumlah mahar agar tidak menjadi beban salah satu pihak.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing I :Dr. Mursyidin, S.Ag., M.A Pembimbing II:Dr. Mohd. Nasir, M.A |
Uncontrolled Keywords: | Mahar Perkawinan, Etnik Aceh, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat |
Subjects: | Hukum Islam > Munakahat > Mahar |
Divisions: | Fak. Ekonomi & Bisnis Islam > Perbankan Syariah |
Depositing User: | mrs Editor Pustaka |
Date Deposited: | 21 Jul 2025 01:49 |
Last Modified: | 21 Jul 2025 01:49 |
URI: | http://digilib.iainlangsa.ac.id/id/eprint/4393 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |