VERA YANI, 520900140 (2013) PERTIMBANGAN HAKIM DI MAHKAMAH SYAR'IYAH LANGSA DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NO.32/PDT.G/2012/MS.LANGSA). Skripsi thesis, IAIN ZAWIYAH COTKALA LANGSA.
|
Text
520900140.VERA YANI.AS.pdf Download (1223Kb) | Preview |
Abstract
Ketentuan dalam hukum mengharuskan perkawinan dilaksanakan dengan terlebih daulu memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan. Salah satu syarat perkawinan yang harus dipenuhi adalah adanya kesepakatan antara pihak yang hendak melangsungkan perkawinan, termasuk didalamnya telah diketahuinya kebenaran identitas diri oleh masing-masing pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perimbangan hakim di mahkamah syar'iyah langsa dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan analisis terhadap putusan no. 32/pdt.g/2012/ms.langsa, serta mengetahui dampak hukum dari putusan no.32/pdt.g/2012/ms.langsa. Permohonan pembatalan perkawinan dalam kasus ini bermula dari laporan penggugat selaku istri tergugat 1 yang isi laporannya bahwa 1 (suami) dan tergugat II (istri kedua) telah melangsungkan perkawinan tanpa izin darinya dan juga izin dari pengadilan danan diketahui ketika tergugat 1 menggunakan identitas yang tidak benar dan masih terikat perkawinan dengan pihak lain. Kenyataan tersebut merupakan bukti tidak terpenuhinya salah satu syarat perkawinan yang mengakibatkan perkawinan itu dapat dimohonkan pembatalannya. Hal tersebutlah yang menjadi latar belakang penulisan skripsi ini dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Pendekatan ini juga mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Melalui penelitian ini dihasilkan kesimpulan bahwa proses pelaksanaan pembatalan perkawinan di mahkamah syar'iyah langsa dengan nomor perkara 32/pdt.g/20012/MS.Langsa telah terjadi hal yang dapat dijadikan alasan untuk dilaksanakannya pembatalan perkawinan karena tergugat 1 telah melakukan pernikahan dengan tergugat II tanpa adanya izin dari penggugat selaku istri sah dari tergugat 1 dan izin pengadian. Meskipun terdapat hal yang dapat dijadikan alasan untuk dibatalkan perkawinan antara tergugat 1 dan tergugat II, namun Majelis hakim berpendapat lain dan menolak petitum penggugat pada surat gugatannya. Berdasarkan hasil putusan tersebut maka dampak hukum yang muncul adalah pernikahan tergugat 1 dan tergugat II tidak dibatalkan dan status tergugat II adalah istri sah dari tergugat 1 selama tidak ada pembatalan akta nikah oleh instansi yang bersangkutan dan tidak ada pembatalan dari pengadilan.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing I: Ismail Fahmi Arrauf, MA Pembimbing II: Sitti Suryani, Lc. MA |
| Uncontrolled Keywords: | HAKIM, MUNAKAHAT |
| Subjects: | Hukum Islam > Fiqih > Cerai Hukum Islam > Fiqih Hukum Islam > Munakahat |
| Divisions: | Fak. Syariah > Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) |
| Depositing User: | mrs Editor Pustaka |
| Date Deposited: | 20 May 2015 01:53 |
| Last Modified: | 20 May 2015 01:54 |
| URI: | http://digilib.iainlangsa.ac.id/id/eprint/42 |
Actions (login required)
 |
View Item |
