Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pelaku Usaha Makanan Di kota Langsa)

Sistem Jaminan Produk Halal merupakan suatu sistem manajemen yang dikelola oleh perusahaan yang memegang sertifikat halal. Fungsinya adalah untuk menjaga dan melindungi kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku. Oleh karena itu pelaku usaha makanan dilarang mendistribusikan produk yang tidak sesuai dengan standar kehalalan yang telah ditentukan. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal di Kota Langsa, (2) Untuk mengetahui Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal dalam tinjauan Fiqh Siyasah. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, dokumentasi beserta data-data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (hukum mengenai pemberlakuan terhadap pelaku usaha) juga melalui pendekatan tinjauan fiqh siyasah dusturiyah. Hasil penelitian ini menunjukkan. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal terhadap pelaku usaha makanan di Kota Langsa belum berjalan maksimal atau kurang berlaku, dikarenakan sebagian besar dari pelaku usaha makanan belum berfikir untuk melalukan pendaftaran sertifikat halal. Menurut tinjaun fiqh siyasah ini sudah sesuai dengan konteks fiqh siyasah yaitu semua kebijakan yang dibuat pemerintah harus bertujuan untuk kemaslahatan umat yang mana dengan adanya pemberlakuan Qanun SJPH merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi dan memastikan konsumen muslim dapat mengomsumsi produk sesuai dengan syariat Islam.