Tinjauan HAM pada Sanksi Murtad dalam Qanun Aceh No.8 Tahun 2015 (Analisis Putusan Nomor. 4/JN/2018/MS.SKL)

Qanun Aceh Nomor. 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah, yang di dalamnya tercantum mengenai uqubat ta’zir yang tertuang dalam pasal 18 serta pembinaan dalam pasal 19. Salah satu kasus pemurtadan yang terjadi di Provinsi Aceh yaitu pada daerah Kab. Aceh Singkil berdasarkan Qanun ini Berdasarkan putusan Mahkamah Syar’iyah Kab. Aceh Singkil yang sudah inkracht Nomormor: 4/JN/2018/MS-Skl. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana sanksi murtad dalam putusan Nomormor 4/JN/2018/MS-Skl dan Bagaimana tinjauan HAM pada sanksi murtad dalam putusan. Adapaun hasil penelitian ini adalah hokum acara jinayat yang membahas secara khusus belumlah ada, hanya digunakan secara umum dalam Qanun Aceh Nomor. 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam. Proses hukum terjadi berdasarkan laporan warga dengan Nomor. LP-B/01/I/2018/Aceh/ Res Aceh Singkil, selanjutnya terdakwa dituntut oleh penuntut umum Kejaksaan Kab. Aceh Singkil berdasarkan suart dakwaan Nomormor: PDM-23/SKL/Euh.1/03/2018 ke Mahkamah Syar’iyah Kab. Aceh Singkil. Berdasarkan putusan Mahkamah Syar’iyah Kab. Aceh Singkil yang sudah inkracht Nomormor: 4/JN/2018/MS-Skl diberikan uqubat ta’zir cambuk di muka umum sebanyak 40 (empat puluh) kali. Sedangkan untuk perspektif HAM Internasional mengenai uqubat ta’zir dalam Qanun Aceh Nomor. 8 Tahun 2015 adalah Qanun Aceh yang mengatur tentang kebebasan beragama yaitu jarimah murtad belum tersusun secara sistematis, sebagaimana yang dikehendaki oleh ilmu hukum modern, baik hukum Negara maupun hukum Internasional, yaitu belum adanya hukum formil (formil) yang mengatur tentang kebebasan dalam beragama yaitu jarimah murtad.