Fungsi Dan Wewenang Satpol Pp Dalam Penegakan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No 8 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Dalam melakukan penegakan peraturan hukum qanun Kabupaten Aceh Tamiang untuk mengatasi masalah ketidaktertiban dikawasan tersebut melaksanakan penertiban, pemantauan kegiatan jual beli yang di lakukan di daerah yang telah di larang yang dilakukan oleh pedagang kaki lima. Satpol PP mempunyai fungsi dan kewanangan atas penertiban dan keamanan masyarakat terkait hukum qanun yang telah di terapkan pemetintah Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini bertujuaan Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penegakan Qanun Kab. Aceh Tamiang No. 8 tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini adalah sebuah penelitian hukum empiris Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat kendala atau hambatan Satpol PP dalam menegakkan Qanun Kab. Aceh Tamiang no 8 tahun 2013 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima ialah kesadaran masyarakat yang kurang, masih ada masyarakat yang mengabaikan atau melanggar peraturan Qanun yang sudah dihimbau oleh pihak Satpol PP sebelumnya, sehingga saat dilakukan penegakan banyak terjadi perselisihan antara pihak Satpol PP dengan masyarakat.Solusi implementasi Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah bahwa Satpol PP selalu bertindak sesuai aturan atau SOP yang berlaku dalam pelaksanaan tugasnya yaitu terlebih dahulu memberikan peringatan secara lisan hingga tiga kali, kemudian diberikan surat hingga tiga kali dan apabila tetap dilanggar maka dilakukan penyitaan sesuai dengan prosedur peraturan sebagaimana mestinya.