Pembuktian Zina Dalam Qanun Aceh No.7 Tahun 2013 Pespektif Fikih Jinayah

Melihat pelaksanaan hukum yang ada di Aceh dari segi hukum pidana menjadi penting dikarenakan penerapan hukum pidana di Aceh didasarkan pada pandangan ideologis keagamaan yang dianut masyarakat, yakni agama Islam. Mungkin sebagian orang akan mmenyangkalnya karena fakta telah ada negara seperti Iran, Arab Saudi dan negara-negara Islam lainnya yang juga menerapkan hukum pidana Islam sebagai huku pidana positifnya.tapi, hal itu bisa dibantah dengan mudah karena penerapan hukum pidana Islam Aceh cakupannya adalahProvinsi, bukan Negara. Inilah sisi unik yang menjadikan Aceh berbeda dengan negara lain yang ada di Indonesia. Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pembuktian zina dalam Qanun Aceh no. 7 Tahun 2013 perspektif Jinayah.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian zina dalam Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 perspektif jinayah metode analisis data menggunaka analisis kualitatif. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa pembuktian zina dalam Qanun Aceh no. 7 Tahun 2013, saksi berjumlah empat orang namun tidak multi tafsir. Selain itu bukti elektronik dapat menjadi bukti untuk pembuktian zina. Pembuktian zina mmenurut fiqih jinayah, saksi haruslah laki-laki, bukan perempuan dan bukti elektronik tidak dapat dijadikan pembuktian zina.