Peran Qanun Jinayah Aceh Kepada Korban Pemerkosaan Anak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang Peran Qanun jinayah Aceh kepada korban pemerkosaan anak. Bagaimana peran Qanun jinayat Aceh tehadap korban pemerkosaan anak dan untuk mengetahui sistem Qanun jinayat Aceh dalam mengatasi pemerkosaan anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis Penilitian adalah ini liberary research. Penelitian ini menggunakan menggumpulkan data yang sudah ada di buku, majalah, dokumen dan sejarah yang sudah ada. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Analisis penelitian menggunakan teknik deskripsi, interpretasi, sistematisasi, dan argumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Peran Qanun Jinayah Aceh terhadap korban pemerkosaan anak yang terdapat pada Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Jarimah Pemerkosaan yang menjelaskan tentang sanksi yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan kepada anak. Dan jika anak menjadi korban kejahatan maka pemerintah harus memberikan perlindungan hukum, dikarenakan anak adalah generasi penerus bangsa yang harus di lindungi. Qanun Hukum Acara Jinayat, dan Peraturan Gubenur Nomor 15 Tahun 2018 yakni dalam bentuk kerugian, yaitu: Adanya pemberian hak restitusi, Korban didampingi oleh P2TP2A, Memberikan hukuman yang setimpal dengan pelaku dan Program Perlindungan. Tahun 2015 Provinsi NAD memberlakukan syariat Islam Bidang Jinayah yaitu Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah Pemerkosaan. Perbuatan pemerkosaan ini memiliki perhatian khusus dikarenakan antensi dari pihak-pihak internasional pada saat ini. Pemerkosaan terhadap anak ini harus ditangapin dengan serius di karenakan kejahatan ini sering kali terjadi disekitar masyarakat dan semakin berkembang modus yang digunakan pada pelaku. Adanya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 mengenai hukuman tambahan yang di berikan kepada pelaku pemerkosaan yang berupa hukuman kebiri. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat, khususunya mengenai Jarimah Pemerkosaan dengan hadistnya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 adalah sebagai alternatif terhadap Qanun tersebut.