Peran Pemerintah Kampung Bandar Baru Aceh Tamiang dalam Penanganan Kasus Penganiayaan Perspektif Qanun No.9 Tahun 2008

Hukum adat merupakan produk sosial yaitu sebagai hasil kerja bersama (kesepakatan) dan merupakan karya bersama secara bersama (milik sosial) dari suatu masyarakat hukum adat. Hukum adat lahir dari kesadaran atas kebutuhan dan keinginan manusia untuk hidup secara adil dan beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia.Dalam masyarakat Aceh hukum adat sudah sejak lama diterapkan pada masasalah sengketa yang terjadi yang diselesaikan secara musyawarah dan mufakat melalui lembaga-lembaga adat seperti peradilan Desa atau yang disebut dengan peradilan adat. Penyelesaian kasus penganiayaan dan lainnya dalam kehidupan masyarakat Aceh banyak diselesaikan melalui Peradilan Adat atau yang lebih dikenal dengan Lembaga Adat Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui peran Perangkat Kampung dalam menangani kasus Penganiayaan secara Adat di Kampung Bandar Baru dan peran perangkat kampung dalam menangani kasus Penganiayaan secara adat perspektif Qanun No. 9 Tahun 2008 di Kampung Bandar Baru. Metode Penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian kualitatif sedangkan untuk jenis penelitiannya peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus (study case), dalam pengumpulan datanya penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Peran Perangkat Kampung dalam menangani kasus penganiayaan secara Adat di Kampung Bandar Baru bertindak sebagai penengah dan pembantu dalam menyelesaikan perkara kasus, baik kasus penganiayaan secara umum maupun kasus penganiayaan dalam rumah tangga yang berperan dalam setiap proses penyelesaian sengketa atau perselisihan menurut hukum adat di tingkat Kampung adalah Datok, dan perangkat lainnya memiliki tugas ganda yaitu sebagai komunikator dan sebagai pemimpin musyawarah adat juga juru runding. Di dalam proses perdamaian pihak lembaga adat akan berusaha bijaksana dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di dalam masyarakat. Peran perangkat kampung Bandar Baru dalam menangani kasus Penganiayaan secara adat perspektif Qanun No. 9 Tahun 2008 adalah Geuchik berwenang untuk menyelesaikan perselisihan persengketaan/ permasalahan yang terjadi di Gampong, baik masalah-masalah dalam keluarga, antar keluarga dan masalah-masalah sosial yang timbul di masyarakat dalam suatu Adat Gampong.