Implementasi Restorative Justice Terhadap Wakaf di Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur

Restorative Justice merupakan proses mediasi yang melibatkan banyak pihak melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternative di luar pengadilan yang dipakai dalam kasus-kasus bisnis, lingkungan hidup, perburuhan, pertanahan, perumahan, dan sebagainya yang merupakan perwujudan tuntutan masyarakat atas penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien. Dalam permasalahan ini kasus wakaf yang bersengketa yaitu antara pihak mesjid dan ahli waris yang padahal sudah diberikan oleh si pewaris namun ahli waris tidak menyetujui apa yang sudah di wakafkan oleh si pewaris. Untuk mengetahui kajian penelitian ini memfokuskan permasalahan pada, (1) mekanisme penyelesaian tanah wakaf melalui Restorative Justice (2) Apa dampak dari penyelesaian wakaf melalui restorative justice bagi masyarakat. (3) rekontruksi restorative justice terhadap penyelesaian wakaf di kabupaten aceh timur kecamatan julok. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dan yuridis empiris, penelitian dengan menggunakan yuridis normative yaitu penelitian dengan menggunakan Perundang-undangan, buku-buku,artikel, jurnal, karya ilmiah dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, sedangkan yuridis empiris merupakan penelitian dengan menggunakan data-data dilapangan, dokumen dan lainnya. Mekanisme Penyelesaian Tanah Wakaf Melalui Restorative Justice dengan memanggil perangkat desa, kepolisian dan seluruh elemen masyarakat agar dapat disaksikan antara kedua belah pihak yang berperkara dan tidak menghilangkan hak dari keduanya. Dampak dari penyelesaian Wakaf melalui Restorative Justice yaitu menimbulkan pesan dan kesan serta penyelesaian kasus secara damai dalam permasalahan ini maka menimbulkan dampak yang baik dalam suatu permasalahan yang cukup efektif dan memiliki kesan yang baik. Hambatan dari konsep Restorative Justice yaitu ketidaktahuan masyarakat dalam proses mediasi dan adanya perselisihan pemahaman mengenai legalitas dari pada jalur restorative justice. Dari hasil penelitian dapat disarankan (1) Disarankan kepada pemerintah agar dalam perkara restorative justice agar dapat memfasilitasi setiap permasalahan perkara yang diselesaikan diluar pengadilan dan para mediator untuk selalu dalam bimbingan pemerintah dan mempunyai sertifikat pelatihan. (2) Disarankan kepada pemerintah agar dalam hal penyelesaian diluar pengadilan untuk tetap memotivasi masyarakat dan memberikan dukungan penuh agar terciptanya keadaan yang baik diantara kedua belah pihak dan mengirimkan mediator yang ahli dibidangnya.