Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Ditinjau dari Siyasah Al-Maliyah (Studi Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang)

Program Keluarga Harapan merupakan program bantuan sosial yang memberikan bantuan berupa uang tunai yang digunakan untuk membantu kebutuhan masyarakat dalam katagori kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Dalam penerapan Program Keluarga Harapan di Desa Pantai Cempa Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang, diduga masih belum tepat sasaran. Rumusan masalah dari penelitian ini yakni, bagaimana Implementasi Peraturan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program keluarga Harapan di Desa Pantai Cempa Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh tamiang?, dan Bagaimana Tinjauan Siyásah al-Máliyah terhadap Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dan Implementasinya di Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. metode pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis empiris, sumber data penelitian yang digunakan sumber data primer yaitu Kepala Desa, Pendamping Sosial PKH dan Peserta PKH dan sumber data sekunder, dan teknik pengambilan data menggunakan teknik wawancara, observasi yaitu melihat langsung rumah Peserta PKH dan pengambilan uang tunai. Dan teknik dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program keluarga Harapan di Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang telah diterapkan sesuai prosedur hanya saja belum sepenuhnya baik. Hal ini dikarenakan Pendamping sosial PKH tidak melaksanakan tugasnya yaitu pertemuan setiap bulan, yang menyebabkan tidak telaksanakannya pemutakhiran data atau peninjauan kembali data terkini peserta PKH hal tersebut menyebabkan masih adanya keluarga dalam katagori mampu terdata sebagai peserta PKH. Sedangkan dalam tinjauan Siyásah al-Máliyah terhadap Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dan Implementasinya di Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang 1. telah sesuai dengan tanggung jawab negara yaitu memberikan jaminan sosial. 2. sedangkan dalam landasan keadilan Program Keluarga Harapan (PKH) masih belum terpenuhi, dan untuk penyelenggaraan pemerintah di Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang belum efektif, Pendamping Sosial PKH tidak bertanggung jawab dalam tugasnya yaitu pertemuan setiap bulannya