Eksistensi Hukum Adat Terhadap Pelaku Khalwat Di Kampung Tanjung Genteng Kab. Aceh Tamiang

Sinta Okta Sriana, 2042017021 (2022) Eksistensi Hukum Adat Terhadap Pelaku Khalwat Di Kampung Tanjung Genteng Kab. Aceh Tamiang. Skripsi thesis, Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Text SINTA OKTA SRIANA.2042017021.HPI.2022.pdf Download (1MB)

Abstract

Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dan Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 diselesaikan secara bertahap. Ini maksudnya, sejauh mana, perkara-perkara yang dimaksudkan dalam qanun tersebut dapat diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat peradilan kampung, tidak langsung dibawa keluar kampung untuk menyelesaikan berbagai kasus yang ada. Bahkan aparat penegak hukum (polisi) pun memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di kampung. Rumusan masalah penelitian ini yaitu (1) Bagaimana bentuk dan proses perkara khalwat dengan hukum adat di kampung Tanjung Genteng Kabupaten Aceh Tamiang (2) Bagaimana eksistensi hukum adat terhadap pelaku khalwat di kampung Tanjung Genteng Kabupaten Aceh Tamiang. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif lebih menekan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis data terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan logika ilmiah Dari analisis data dan pembahasan disimpulkan bahwa bentuk perkara khalwat yang terjadi di Kampung Tanjung Genteng yaitu berdua-duaan pada pasangan non muhrim dan berbuat asusila. Proses perkara khalwat di Kampung Tanjung Genteng dilakukan dengan hukum adat terhadap pelaku khalwat yaitu menggunakan musyawarah atau mufakat yang dilaksanakan oleh datok dilakukan di meunasah atau kantor datok yang dihadiri oleh pelaku, imum menasah, tuha peut, dan wali dari masing-masing pelaku khalwat. Sanksi yang diberikan hingga pada denda terhadap pelaku khalwat, namun jumlahnya ditentukan oleh hasil musyawarah perangkat desa karena kampung Tanjung Genteng tidak memiliki reusam kampung yang membahas tentang hukum adat. Mengenai eksistensi hukum adat terhadap pelaku khalwat dapat dijelaskan bahwa selama ini kebijakan yang dikeluarkan oleh perangkat desa hanyalah kebijakan lisan yang tidak bisa dijadikan acuan hukum yang pasti apalagi jika memberikan sanksi denda kepada pelaku khalwat.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing I :Anizar, MA Pembimbing II:Laila Mufida, Lc, MA
Uncontrolled Keywords:	Hukum Adat, Khalwat, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014
Subjects:	Hukum Islam > Jinayat
Divisions:	Fak. Syariah > Hukum Pidana Islam
Depositing User:	mrs Editor Pustaka
Date Deposited:	03 Oct 2022 09:12
Last Modified:	03 Oct 2022 09:12
URI:	http://digilib.iainlangsa.ac.id/id/eprint/2936

Actions (login required)

View Item