From the Public Space to the Prison Space: Regulation Polemic and the Implementation of Caning Law in Aceh

Pelaksanaan hukum cambuk di Provinsi Aceh masih bersifat sporadis karena kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan hukum cambuk. Kemudian, infrastruktur penjara untuk melaksanakan hukum cambuk juga tidak cukup memadai, dan sosialisasi juga belum sepenuhnya dilakukan. Selain itu, dalam penentuan lokasi pencambukan, syariat Islam mensyaratkan terpenuhinya dua prinsip yaitu “ruang terbuka” dan “dapat disaksikan” oleh publik. Selanjutnya, undang-undang yang menjadi pedoman penerapan syariah di Aceh tidak mengatur secara rinci di mana hukuman cambuk dapat dilakukan. Oleh karena itu, permasalahan yang perlu dikritisi dalam penelitian ini adalah tentang pergeseran norma dari “ruang terbuka” ke “ruang penjara” dan mengapa terjadi disparitas dalam penentuan tempat hukuman cambuk. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menggunakan data sekunder. Semua data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran norma dari “ruang terbuka” ke “ruang penjara” dalam penerapan hukuman cambuk di Aceh. Pergeseran ini dari ruang terbuka di pelataran masjid ke area penjara sebagai tempat pelaksanaan hukuman cambuk. Pergeseran ini juga memungkinkan orang-orang yang memenuhi kriteria tertentu untuk menyaksikan eksekusi hukuman cambuk tersebut. Selain itu, juga terdapat disparitas antar Mahkamah Syar’iyah karena kurangnya fasilitas yang tersedia di beberapa Mahkamah Syar’iyah di Aceh. Oleh karena itu, pemerintah Aceh perlu meningkatkan fasilitas Mahkamah Syar’iyah untuk dapat mengeksekusi hukuman cambuk.