Implementasi Ganti Rugi dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang

Secara yuridis, korban pemerkosaan berhak mendapatkan ganti rugi dari pelaku, baik berbentuk restitusi maupun kompensasi dari lembaga yang berwenang yaitu Baitul Mal. Namun fakta empiris menunjukkan masih adanya pihak korban maupun keluarganya yang belum mendapatkan ganti rugi. Penelitian ini terfokus kepada ganti rugi korban pemerkosaan yang terdapat didalam mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang selama ini dalam menangani kasus pemerkosaan belum pernah menerapkan ganti rugi terhadap pelaku. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui bagaimana implementasi ganti rugi dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang serta ingin menjawab faktor apa saja yang melatar belakangi tidak terlaksananya ganti rugi korban pemerkosaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kasus dan pendekatan Undang-Undang. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Selain itu juga dilakukan wawancara dengan panitera hukum, panitera jinayat serta ketua di Mahkamah Kualasimpang yang pernah mengadili perkara pemerkosaan. Penelitian dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terimplementasinya ganti rugi bagi korban pemerkosaan seperti yang tertera dalam Qanun jinayat Aceh, peraturan ganti rugi dalam Qanun jinayat kurang memprioritaskan kepentingan korban, karena korban harus mengajukan ganti rugi terlebih dahulu, sehingga bisa diputuskan oleh hakim dan hakim berkoordinasi lebih lanjut dengan jaksa penuntut umum, serta dalam Qanun jinayat belum ada mekanisme jelas yang mengatur ganti rugi korban pemerkosaan. Faktor yang menghambat ganti rugi yaitu; Pertama, kesadaran hukum korban rendah sehingga tidak adanya tuntutan ganti rugi; Kedua, korbannya anak-anak; Ketiga, kelemahan finansial pelaku. Perlindungan hukum bagi anak korban yaitu adanya ganti rugi, anak didampingi oleh P2TP2A, dan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku berupa penjara agar pelaku tidak bertemu lagi dengan anak korban.