Kewenangan Penyelesaian Kasus Pencabulan Di Aceh (Studi Analisis Putusan pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa)

Pencabulan adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, dualisme hukum dalam penyelesaian kasus pencabulan di Aceh, hingga para pelaku dapat di jerat dengan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan pelaku dapat dijerat dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum jinayat, dilihat dari fenomena tersebut jika ada satu kesalah namun ada dua peraturan yang mengaturnya, secara pidana Indonesia juga secara Qanun Jinayat. Tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk putusan pencabulan pada mahkamah Syar’iyah dan pada Pengadilan Negeri di Kota Langsa dan untuk mengetahui siapakah yang berwenang dalam penyelesaian kasus pencabulan di Kota Langsa. Penelitian ini bersifat penelitian doktrinal yaitu penelitian ini memberi penjelasan secara sistem aturan hukum serta menganalisis hubungan peraturan dengan daerah serta memprediksi pembangunan masa depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk putusan pada pencabulan pada Mahkamah Syar’iyah Langsa melihat perkara pencabulan sebagai kejahatan biasa yang tergolong dalam Jinayat, dan terhadap pelaku di kenakan sanksi yang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dan bentuk putusan pencabulan pada Pengadilan Negeri Langsa melihat tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan Kejahatan Khusus serta dihukum juga dengan ketentuan hukum yang khusus tentang perlindungan anak, yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penegakan hukum tindak pidana pencabulan merupakan kewenangan Mahkamah Syar’iyah karena Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat lahir dari pengemplementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, UU ini merupakan UU kekhususan Aceh, maka jika dihubungkan dengan asas Lex specialis derogat legi generali yang berarti asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis). Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat dapat dikategorikan sebagai peraturan yang khusus, sehingga dapat mengenyampingkan ketentuan yang umum.