Lewati ke isi
Perpustakaan IAIN Langsa Bantuan Kebijakan IDEN
Repository IAIN Langsa
Skripsi Teks lengkap tersedia

Multi Akad Pada Sistem Kerjasama Perkebunan di Desa Salahaji Kabupaten Langkat

LW
Lisma Wati NIM 2012017065 · Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) · 2020

Abstrak

Multi akad merupakan praktik perjanjian beberapa akad yang dilaksanakan pada satu kali transaksi. Praktik multi akad pada saat ini telah banyak dilakukan pada lembaga keuangan, tidak hanya itu praktik ini juga dilakukan oleh masyarakat di desa Salahahaji dimana praktik gadai menggunakan dua perjanjian yaitu perjanjian-pokok dan perjanjian pinjaman atau hutang piutang dan-perjanjian tambahan-objek gadai yaitu dengan menjaminkan kebun yang ditanami atas utang piutang yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dengan syarat hasil dari panen kebun tersebut menjadi hak murtahin selama rahin belum melunasi-hutangnya dan ada uang untuk mengingat pengikatan jasa atas pemeliharaan tanaman pada kebun tersebut misalnya kebun sawit yang dijadikan sebagai-jaminan pinjaman hutang. perjanjian yang disepakati oleh rahim dengan murtahin dalam akad gadai ini menimbulkan-tiga akad. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas penulis dapat merumuskan sebagai berikut: Bagaimana praktik perjanjian multi akad pada sistem pegadaian perkebunan di desa Salahaji kabupaten Langkat, dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem perjanjian multi akad pada pegadaian perkebunan di desa Salahaji kabupaten Langkat. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif analitis, yang diperoleh dari penelitian lapangan (field reseach), untuk memecahkan masalah yang dihadapi penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi lapangan untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang akan diselesaikan. Praktik gadai kebun dilakukan dengan system multi akad dimana, akad rahn (gadai), ijarah dan qard digabung pada saat pembuatan perjanjian, dalam pelaksanaan perjanjian masyarakat melakukannya dasar suka sama suka, namun juga dilandasi keterpaksaan karena tidak dapat menikmati hasil kebun selama masa gadai. Ditinjau menurut fikih muamalah hukum multi akad yang dilaksanakan di Desa Salahaji tidak dibenarkan hal ini dikarenakan kenyataannya banyak masyarakat yang merelakan hasil kebunnya dengan terpaksa. Dan hal tersebut dilakukan pada awal perjanjian
Kata kunci: Multi akadSistem KerjasamaPerkebunan

Cara mengutip

Lisma Wati (2020) Multi Akad Pada Sistem Kerjasama Perkebunan di Desa Salahaji Kabupaten Langkat. Skripsi, IAIN Langsa.
Tindakan petugas
Lihat karya Lihat karya