Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Kajian Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Di Kota Langsa)

Advokat merupakan salah satu penegak hukum berdasarkan Pasal 5 ayat 1 UU No18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan advokat sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum, mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dan ketentuan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Advokat dan atau Lembaga Bantuan Hukum berperan sebagai lembaga yang memberi bantuan hukum secara cuma�cuma kepada masyarakat kurang mampu. dari hal tersebut kemudian penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan rumusan masalah bagaimana peran lembaga bantuan hukum mengoptimalkan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, dan bagaimana Hambatan dan kendala dalam penerapan bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum di Kota Langsa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang didukung dengan penelitian empiris dengan melihat data kepustakaan dan melihat hukum dalam artian yang nyata. Hasil penelitian menunjukkan dalam konsep islam menekankan bahwa setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan adanya suatu kewajiban menegakkan hukum dan keadilan bagi setiap individu. Pemberian Bantuan hukum sebagai salah satu perwujudan dari tercapainya peradilan yang adil, pemberian bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat miskin diatur dalam PP Nomor 83 Tahun 2008, UU No.18 Tahun 2003 dan UU Nomor 16 Tahun 2011, Belum maksimal peran lembaga bantuan hukum dalam memberi bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin. Tidak terdampingi secara menyuluruh masyarakat miskin yang berperkara, Kurang perhatian dari pemerintah menjadi kendala yang besar sehingga tidak tercipta dengan efektif penerapan bantuan hukum secara gratis terhadap masyarakat miskin, dan masyarakat tidak tau tentang keberadaan lembaga bantuan hukum yang siap membantu masyarakat yang berurusan dengan hukum secara gratis, serta kurangnya sosialisasi tetang keberadaan lembaga bantuan hukum di Kota Langsa, sehingga masyarakat tidak tau mengenai keberadaan Lembaga bantuan hukum.