Malfungsi Pengawasan Dalam Alokasi Dana Desa:Studi Praktik Penerapan Peraturan Menteri Desa Pdtt No 6 Tahun 2020 Di Gampong Bukit Seulemak Kabupaten Aceh Timur

Tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui dampak ketiadaan atas pengawasan dalam pengelolaan dana desa terhadap kinerja di Gampong Bukit Seuleumak Kec. Bireum Bayeun Kabupaten Aceh Timur di masa pandemi covid-19. Jenis skripsi ini adalah penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala�gejala lainnya. Adapun tempat penelitian skripsi ini dilaksanakan di Desa Bukit Seulemak, Kecamatan Birem Bayeun. Adapun waktu penelitian pada bulan Juni 2021. Berdasarkan hasil skripsi ini yang peneliti peroleh bahwa tidak adanya pengawasan yang resmi dari pemerintah untuk mengawasi penyaluran dana desa. Geuchik bebas menggunakan kekuasaan dalam mendistribusikan dana desa tanpa adanya pengawasan. Tidak adanya pengawasan maka penyaluran dana desa tidak jelas arah dan tujuannya. Hal ini tentunya harus dipertanggungjawabkan oleh Geuchik dan perangkat desa lainnya agar memperjelas penyampaian laporan penyelenggaraan dana desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota. Penyaluran dana desa idealnya harus diawasi agar dapat menghindari penyimpangan-penyimpangan dana desa, namun pengawas tidak mengikuti selama tim survey turun langsung ke lapangan untuk meninjau penyaluran dana desa tersebut. Di Gampong Bukit Seuleumak Kec. Bireum Bayeun Kabupaten Aceh Timur pada masa pandemi covid-19, penyaluran dana Desa disalurkan dalam bentuk protokol kesehatan seperti pembagian masker, pembuatan posko, perayaan hari besar Islam, gaji perangkat yang menyerap anggaran dana desa, prioritas program sosialisasi, pemberian dana BLT kepada masyarakat yang tidak mampu, konsumsi, jembatan. Penyaluran dana desa harus dimaksimalkan untuk kepentingan umum dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok masyarakat yang mana dapat menimbulkan penyimpangan�penyimpangan yang dikategorikan dalam tindakan korupsi.