Pemanfaatan Lahan Hutan di Kampung Pematang Durian Tinjauan Fiqh Muamalah dan Hukum Positif di Indonesia

M. Dandi Alfarizi, 2012016010 (2021) Pemanfaatan Lahan Hutan di Kampung Pematang Durian Tinjauan Fiqh Muamalah dan Hukum Positif di Indonesia. Skripsi thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA.

Text M. DANDI ALFARIZI.2012016010.HES.2021.pdf Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini tentang Pemanfaatan Tanah Hutan Di Kampung Pematang Durian Tinjauan Fiqh Muamalah dan Hukum Positif di Indonesia. Adapun pertanyaan besar dalam penelitian ini yaitu: pertama, bagaimana praktik pemanfaatan lahan hutan tersebut, kedua, bagaimana pandangan Fiqh Muamalah dan hukum positif terkait pengelolaan lahan hutan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field research). Data dikumpul melalui wawancara dengan responden yang terdiri dari 9 orang pengelola lahan hutan, pihak BPN, dan Datok Penghulu Kampung Pematang Durian. Meskipun demikian penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber kepustakaan seperti buku-buku dan jurnal. Temuan dari penelitian ini bahwa praktik pemanfaatan lahan hutan di Kampung Pematang Durian merupakan praktik mengelola lahan hutan yang statusnya milik negara dan dijadikan lahan perkebunan yang dianggap statusnya telah menjai hak milik pribadi oleh pengelola. Rata-rata masyarakat yang mengelola lahan hutan milik pemerintah ini berasal dari luar Kampung Pematang Durian. Lahan tersebut dianggap terlantar oleh masyarakat setempat sehingga ditawarkan ke pengelola yang ingin membuka lahan disana. Dari persfektif fiqh muamalah bahwasannya khususnya teori Ihya al-mawat mengatakan pemanfaatan hal tersebut tidak perlu perizinan khusus terhadap pemerintah dan sah lahan tersebut menjadi hak milik pribadi karena statusnya terlantar, sedangkan persfektif hukum positif mengatakan lahan hutan milik negara tidak dapat dijadikan lahan milik pribadi, masyarakat boleh mengelolanya menjadi kebun dengan syarat mengurus perizinan Hak Guna Usaha ke instansi terkait. Penelitian ini merekomendasikan bahwa lahan yang statusnya milik negara boleh dijadikan kebun dan dikelola oleh masyarakat, namun tidak dapat dijadikan hak milik pribadi, dan perlu mengurus perizinan terlebih dahulu untuk menggarap lahan tersebut agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari dengan pihak pemerintah.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing I :Budi Juliandi, MA Pembimbing II:Aminah, M.H
Uncontrolled Keywords:	Fiqh Muamalah
Subjects:	Hukum Islam > Fiqih
Divisions:	Fak. Syariah > Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)
Depositing User:	mrs Editor Pustaka
Date Deposited:	13 Jan 2022 03:15
Last Modified:	13 Jan 2022 03:15
URI:	http://digilib.iainlangsa.ac.id/id/eprint/2228

Actions (login required)

View Item