Kewenangan Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa dalam Memutuskan Jarimah Pemerkosaan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (3) Keppres Nomor 11 Tahun 2003, tertuang bahwa Pengadilan yang telah ada di Provinsi Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar’iyah. Kewenangan Mahkamah Syar’iyah dalam memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara Hukum Pidana terdapat dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Salah satu diantaranya adalah jarimah pemerkosaan. seperti halnya kasus perkara pidana pemerkosaan terhadap anak kandung yang terjadi pada akhir Tahun 2015. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa dalam mengadili jarimah pemerkosaan, kemudian untuk mengetahui bagaimana mekanisme putusan jarimah pemerkosaan terhadap anak kandung di Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa, dan untuk mengetahui bagaimana hambatan dan upaya Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa dalam memutuskan jarimah pemerkosaan. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Kewenangan Mahkamah Syar’iyah dalam memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara Hukum Pidana Pemerkosaan terdapat dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bagian ketujuh dengan mekanisme putusan jarimah pemerkosaan terhadap anak kandung yang prosedurnya sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Akan tetapi bagi korban jarimah pemerkosaan terhadap anak kandung tidak mendapatkan restitusi. Untuk itu perlunya aturan mengenai pemberian restitusi terhadap korban yang merupakan anak dari pelaku.