Efektivitas Penegakan Kode Etik pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur

Sebagai salah satu institusi publik dengan status yang terhormat anggota DPRK memiliki kewajiban moral, etik, dan hukum untuk menjaga dan melindungi institusi mereka. Semakin tinggi posisi politik yang dipegang seorang anggota, semakin tinggi pula tanggung jawab menjaga kehormatan institusi. Sadar dengan segala kemungkinan yang dapat merusak makna hakiki status yang terhormat itu, DPRK berupaya mengantisipasinya dengan membuat kode etik. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apasaja kewenangan badan kehormatan dalam menegakkan kode etik pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur? (2) Bagaimana efektivitas badan kehormatan dalam menegakkan kode etik pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur?. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kewenangan Badan Kehormatan anggota DPRK Aceh Timur apabila dikaitkan dengan penegakan kode etik DPRK mengandung kewenangan yang sangat luas. Hal ini terjadi karena Badan Kehormatan dalam proses penegakan kode etik DPRK memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, menuntut sekaligus menjatuhkan hukuman kepada anggota DPRK yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. (2) Efektifitas Badan Kehormatan DPRK Aceh Timur dalam penegakkan kode etik anggota DPRK tidak akan efektif apabila keanggotaan Badan Kehormatan itu sendiri masih diisi oleh anggota DPRK.