Upaya Pemerintah Kota Langsa dalam Pemenuhan Hak Pengemis (Studi terhadap Qanun No 8 Tahun 2019 tentang Penanganan Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan

Semakin banyaknya orang-orang yang tidak mendapat kesempatan hidup secara layak, anak-anak jalanan yang tinggal di rumah-rumah kardus dan dibawah kolongan jembatan serta pengangguran-pengangguran baru yang jumlahnya meningkat tajam, telah menggambarkan betapa parahnya kondisi kemiskinan yang ada di Indonesia pada saat ini. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global yang dihadapi setiap bangsa, tidak ada satupun Negara di dunia yang bebas dari kemiskinan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Apa faktor yang melatar belakangi munculnya pengemis di Kota Langsa? dan bagaimana upaya pemerintah Kota Langsa dalam pemenuhan hak pengemis perspektif Qanun No 8 Tahun 2019 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan?. Jenis penelitian yang peneliti ambil adalah metode field research dengan pendekatan sosiologi hukum. Di mana jenis penelitian ini yaitu peneliti langsung meninjau ke lokasi penelitian dan ikut merasakan situasi dan kondisi di tempat penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang melatar belakangi munculnya pengemis di Kota Langsa ialah faktor malas dan faktor ekonomi mudah didapatkan. Disebut pemalas karena pada dasarnya setiap orang mempunyai kemampuan untuk berusaha bekerja meskipun yang diperolehnya sedikit demi memenuhi kebutuhan hidup namun pengemis yang dikategori pemalas ini memang tidak mau bekerja, hanya mampu meminta kepada orang lain. Selanjutnya, upaya pemerintah Kota Langsa dalam pemenuhan hak pengemis dapat dilihat berdasarkan Qanun No 8 Tahun 2019 tentang penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang berasal dari Kota Langsa sebagaimana pemenuhan atas hak identitas, pemenuhan hak atas pembinaan atau rehabilitasi dan pemenuhan hak material seperti pemberian bantuan modal usaha. Namun, tidak dipenuhi hak tersebut untuk pengemis yang datang dari luar Kota Langsa.