Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-Sabu di Kota Kualasimpang

Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwasannya pemerintah memiliki tanggung jawab dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Peran tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, bahkan oleh pemerintah kecamatan. Meskipun demikian, pemerintah kecamatan tidak memiliki peran yang luas dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Untuk itu, skripsi ini melihat penerapan yang menarik di Kecamatan Kota Kualasimpang dalam hal program penanggulanan penyalahgunaan narkotika. Maka dari itu, skripsi ini mengkaji peran pemerintah Kecamatan Kota Kualasimpang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika dengan mengajukan pertanyaan penelitian; 1) Bagaimana Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu-Shabu Di Kota Kualasimpang? 2) faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu di Kota Kualasimpang? Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan mengumpulan data melalui obsevasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di Kota Kualasimpang adalah melalui pemerintah kecamatan bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNNK) Aceh Tamiang dengan cara mengadakan sosialisasi di setiap kampung/desa dan melakukan rehabilitasi. Adapun faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di Kota Kualasimpang dapat disimpulkan karena adanya dorongan lingkungan, pengetahuan agama, dan keterbatasan ekonomi.