Ulama dan Politik (Studi Kasus di Kec. Atu Lintang Aceh Tengah)

Penelitian ini adalah tentang ulama dan politik praktis (studi kasus di Kec. Atu Lintang Aceh Tengah). Permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pemahaman Ulama tentang politik praktis di Kec. Atu Lintang Aceh Tengah? 2) Bagaimana praktik politik ulama di Kec. Atu Lintang Aceh Tengah? Penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif, menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dengan sebagian ulama yaitu Dekan Syariah Gajah Putih, MPU Aceh Tengah, Ka. Prodi Syariah Gajah Putih dan masyarakat Kec. Atu Lintang Aceh Tengah. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum, politik dan sosiologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman ulama tentang politik praktis di Kec. Atu Lintang Aceh Tengah yaitu ulama boleh berpolitik asalkan sesuai dengan syariat Islam dan kententuan Allah. Keterlibatan ulama dalam politik di perdebatkan oleh ahli fikih yaitu ulama mazhab Hanbali berpendapat bahwa ulama yang berpolitik itu boleh karena bagi ulama ini sikap, perilaku dan kebijakan masyarakat yang mendekatkan pada kemaslahatan dan menjauhkan kemafsadahan, maka ulama boleh berpolitik. Ulama Hanafiyah mengatakan tidak boleh karena bagi ulama ini hanya meliputi urusan lahiriyah saja. Ulama Syafi'iyah menyatakan boleh jika ulama sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan Abu Hamid al-Ghazali jug menyatakan boleh asalkan ulama menitik beratkan perhatiannya pada sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, pemimpin harus mempunyai sikap yang adil dan bijaksana. Penelitian ini juga mengungkapkan keterlibatan atau keikutsertaan sejumlah orang yang dikenal sebagai ulama. Keikutsertaan dalam politik rersebut terindikasi dari pencalonan mereka dalam pilkada 2019.