STUDI ANALISIS PASAL 240 AYAT 1 UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (SUATU PENDEKATAN NORMATIF)

SUTINA, 2032015018 (2019) STUDI ANALISIS PASAL 240 AYAT 1 UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (SUATU PENDEKATAN NORMATIF). Skripsi thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA.

Text SUTINA.2032015018.HTN.2020.pdf Download (3MB)

Abstract

Pemimpin adalah bentuk pengabdian dan pertanggung jawaban Prinsipprinsip keimanan. Banyak bermunculan corak atau tipe pemimpin diberbagai aspek kehidupan, baik pemimpin spiritual, pemimpin agama, maupun pemimpin negara, yang mayoritas pemimpin tersebut meninggalkan dan memisahkan esensiesensi terpenting yang melekat pada seorang pemimpin. Konsep kepemimpinan dalam Islam memiliki dasar-dasar yang sangat kuat dan kokoh yang dibangun dari nilai-nilai ajaran Islam, sehingga telah dipraktekkan sejak berabad-abad yang lalu oleh nabi Muhammad SAW, para Shahabat dan al-Khulafa' al-Rasyidin, yang bersumber dari al quran dan al-Sunnah, serta berkembang dinamis karena dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya dan politik. Permasalahan pokok yang di kaji dalam penelitian ini adalah :1) Bagaimana persyaratan bakal calon legislatif menurut UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum? 2) Bagaimana persyaratan bakal calon legislatif menurut UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Perspektif Hukum Islam? Penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif, menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persyaratan bakal calon legislatif menurut UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat 1 yaitu telah berumur 21 lebih, harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sekolah lain yang sederajat, setia kepada Pancasila, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Sedangkan persyaratan bakal calon legislatif menurut UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Perspektif Hukum Islam. Syarat-syarat yang dimaksud adalah harus seorang Muslim, harus seorang laki-laki, harus sesudah dewasa, harus adil, harus pandai menjaga amanah dan professional, harus kuat atau sehat fisik dan mental, dapat dipercaya, dan berilmu memiliki wawasan yang luas dan harus seorang warga Negara Islam yang berdomisili dalam wilayah Negara Islam.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing I :Zainal Abidin, MH Pembimbing II:Faisal, MA
Uncontrolled Keywords:	HUKUM ISLAM
Subjects:	Hukum Islam > Sosial Islam > Masalah Sosial
Divisions:	Fak. Syariah > Hukum Tata Negara (Siyasah)
Depositing User:	mrs Editor Pustaka
Date Deposited:	12 Nov 2020 03:54
Last Modified:	12 Nov 2020 03:54
URI:	http://digilib.iainlangsa.ac.id/id/eprint/1623

Actions (login required)

View Item